Triati:  Proses Pungut Hitung Berimplikasi Pada Penetapan Hasil Pemilu

SOLOK KOTA -    Meski penetapan hasil Pemilu sudah dilakukan oleh KPU Pusat pada tanggal 20 Maret lalu, namun tepat fasilitasi Sentra Gakkumdub (Penegak Hukum Terpadu) penetapan hasil pemilu tahun 2024 menjadi penting untuk mengaitkan dengan potensi-potensi gugatan pidana yang mungkin terjadi dalam masa pungut hitung.

Hal itu disampaikan Triati, S.Pd, MH, saat didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat fasilitasi Sentra Gakkumdub (Penegak Hukum Terpadu) penetapan hasil pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan di Solok Premiere Hotel Syariah Kota Solok, Senin 25 Maret 2024.

Baca juga: Guspardi Gaus Nilai Kampanye di Kampus Perlu Diatur

"Kaitannya nanti adalah jika pungut hitung dan rekapitulasinya bermasalah maka tentu dalam penetapannya juga akan bisa terjadi persoalan, " ungkap Triati.

Disebutkan Triati bahwa kita mendengar masih banyak bergulir kasus-kasus tindak pidana pemilu bahkan pada suatu daerah seluruh anggota KPU nya divonis bersalah oleh pengadilan.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

"Alhamdulillah, Kita bersyukur di kota Solok tidak ada terjadi tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu kota Solok seperti  yang terjadi pada tahun 2019 lalu, " kata Triati.

Diterangkan Triati, landasan Sentra Gakkumdu ada pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 486, yang fungsinya untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, POLRI dan Kejaksaan Agung RI, yang kemudian membentuk Senta Gakkumdu.

Baca juga: Wujudkan Pemilu Badunsanak, Polda Sumbar Gelar FGD Bersama Insan Pers

Lebih lanjut dikatakan mantan ketua Bawaslu kota Solok itu bahwa tindak pidana diatur oleh KUHP namun tindak pidana Pemilu berbeda yang diatur dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dikategorikan dalam tindak pidana khusus.

"Ada 67 pasal yang mengatur tindak pidana pemilu pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut ya itu pasal 488 sampai 554. Dan pada setiap tahapan Pemilu, memiliki potensi pidana masing-masing, " imbuhnya.

Baca juga: Tokoh Muda Alkhairaat: KPK Perlu Usut Anggaran Pemda Sulteng untuk Munas KAHMI

"Dan proses pungut hitung berimplikasi pada penetapan. Jika pungut hitungnya bermasalah maka bisa jadi penetapan hasil pemilu juga bermasalah. Oleh sebab itu masyarakat sangat mengharapkan integritas dari para penyelenggara pemilu untuk tidak turut serta bermain di dalamnya, "tegasTriari.